oleh Admin

Pemkab Terima Penghargaan LKPD Tahun Anggaran 2016 RKPD di Akhir Tahun 2017 Harus Akuntabel dan Transparan

2017-11-02 08:08:51   |   Kategori umum  |   Dibaca 58 kali

                Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerima Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. Penghargaan ini diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Rabu  01 Nopember 2017 siang di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

                Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia di Jawa Timur, R. Wiwin Istanti, mengimbau kepada para Kepala Daerah agar akhir tahun 2017 bisa mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara akuntabel dan transparan.

                “Tercatat ada 8 Pemda yang masih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Saya informasikan kepada para Kepala Daerah agar menyiapkan penyusunan RKPD secara akuntabel, transaparan dan tepat waktu. Juga harus meningkatkan kualitas dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lihat kembali catatan BPK tahun lalu, agar tidak mengulang kesalahan yang sama,” imbau Wiwin.

                Wiwin juga menekankan tiga hal yang harus diperhatikan yakni permasalahan aset tetap, realisasi belanja tidak sesuai serta mekanisme pelaporan dan hibah. Hendaknya Pemda bisa mengambil langkah dan tindakan antisipasi.

                Sementara itu Soekarwo dalam sambutan arahannya menjelaskan bahwa, meski masih ada 8 Pemda yang menyandang opini WDP, namun Ia menyebut jika Sekretaris Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersangkutan telah mematuhi konsep yang berlaku.

                “Meski ada 8 Pemda yang masih WDP, namun Sekda dan BPKAD nya patuh dengan konsep. Nanti kita buatkan surat untuk mengarahkan langkah-langkah yang semestinya dilakukan. Insyallah tahun depan semua kabupaten/kota di Jawa Timur bisa meraih opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelas Soekarwo ( Diskominfo + Bagian Humas dan Protokol )