oleh Admin

Rapat Koordinasi P2TP2A dan Pengukuhan Ketua P2TP2A Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto Diversi dan Pemberdayaan untuk Anak Tersangkut Hukum

2018-04-18 08:27:44   |   Kategori umum  |   Dibaca 650 kali

Rapat Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sekaligus Pengukuhan Ketua P2TP2A Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto Tahun 2018, digelar Selasa siang kemarin (17/4) di Pendopo Graha Majatama.

            Ketua Tim Penggerak PKK selaku Ketua P2TP2A Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa, dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi antara P2TP2A dengan para koordinator teknis yang dalam hal ini adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

            Antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, RSUD Prof dr. Soekandar, RSUD RA. Basoeni, Bgaian Hukum dan Kantor Kementrian Agama (seperti tertulis dalam keputusan bupati Mojokerto).

            “Kami sampaikan lagi hasil rakor akhir tahun lalu terkait tugas dan fungsi koordinator teknis, dimana hal ini ialah OPD terkait sesuai keputusan bupati Mojokerto. Usai rakor oktober 2017 lalu, kita ke Pembina (Kapolres, Kapolresta, Ketua PN dan Kajari). Salah satu tugas yang diberikan Kajari, beliau menyampaikan terkait penanganan anak yang behadapan dengan hukum. Dimana apabila anak menjadi pelaku, maka ada proses diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana). Jika diversi berhasil dan menyatakan anak tidak perlu hadir untuk diadili, maka harus tetap ada putusan. Salah satunya harus diberikan pemberdayaan. Nah, salah satu yang kita lakukan kemarin adalah bersurat ke Disperindag untuk koordinasi pelatihan-pelatihan apa yang bisa dijadikan upaya pemberdayaan si anak. Tentu tidak kepada Disperindag saja, namun OPD terkait lainnya selaku koordinator teknis,” urai Ikfina.

            Ikfina juga meminta OPD lain khusunya RSUD, untuk memberi pelayanan pendampingan penanganan korban apabila terdapat luka fisik dan keperluan visum. Untuk kelancaran, dua Rumah Sakit ini supaya dapat memberi masukan untuk koordinasi.

            “Selain dua RSUD, juga kepada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, apabila mesti dilakukan visum namun tidak membutuhkan spesialis seperti obstetri dan ginekologi misalnya,  maka bisa dilakukan di Puskesmas. Saya minta kordinasi prosedur-prosedur apa yang harus dilakukan. Mohon di check persiapannya, terutama visum luar. Itu yang perlu saya garis bawahi pengulangan dari rakor Oktober 2017 lalu,” tambah Ikfina.

 

            Untuk P2TP2A yang dikukuhkan kemarin, Ikfina meminta agar bersedia di bawah koordinasi P2TP2A Kabupaten sebagai upaya memberi pelayanan sebaik-baiknya.

            “Pelayanan bisa kita lakukan secara pasif (menunggu korban untuk melapor ke kita untuk meminta perlindungan) atau kita aktif (jemput bola), maka perlu perpanjangan tangan dari P2TP2A Kabupaten. Selanjutnya harus koordinasi dengan Gugus Tugas P2TP2A Desa. Kita juga baru saja melatih paralegal, yakni membekali pengetahuan tentang hukum seperlunya, dalam hal pendampingan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Tiap kecamatan sudah dilatih. Perlu kita ketahui juga bahwa anak-anak yang menjadi korban atau pelaku, wajib dilindungi privasinya dari pihak yang tidak berkepentingan,” lengkapnya. ( Diskominfo + Bagian Humas dan Protokol ).