oleh DISKOMINFO - INFORMATIKA

Mirip Arteri, Pembangunan Infrastruktur Tak Boleh Terhenti

2018-05-11 14:27:32   |   Kategori umum  |   Dibaca 70 kali

Masuk usianya yang ke-725 di tahun 2018 ini, Kabupaten Mojokerto makin menunjukkan jati diri dan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan derajat hidup. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dibawah kepemimpinan Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi, menunjukkan pembangunan dalam segala lini telah dijalankan dengan baik. Baik infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata maupun SDM.

Percepatan pembangunan infrastruktur khususnya, bahkan bisa dianalogikan sebagai arteri dalam tubuh manusia yang sirkulasinya harus tetap dijaga agar lancar dan berkesinambungan.

Ketika keadaan infrastruktur di sebuah daerah lemah, itu berarti bahwa perekonomian daerah tersebut berjalan dengan cara yang tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing. Belum lagi munculnya  ketidakadilan sosial.

Misalnya, sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, atau susahnya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah (jalan rusak hingga tidak adanya pilihan lain selain jalan tersebut). Namun hal tersebut dapat dipastikan tidak terjadi di Kabupaten Mojokerto yang berkomitmen dalam percepatan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Sebagai informasi, berdasar rekap kegiatan tahun anggaran 2017 Dinas PU Bina Marga, diketahui total pembangunan atau peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Mojokerto telah mencapai 47.809 km dengan anggaran Rp 193.484.269.224.

Sedangkan pemasangan LPJU tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan di 3.761 titik dengan anggaran mencapai Rp 30.260.527.000 yang tersebar di Kecamatan Kemlagi, Dawarblandong, Puri, Bangsal, Pungging, Mojosari, Mojoanyar dan Trawas. Selanjutnya di tahun 2018 ini, pemasangan dilakukan di 9.158 titik dengan anggaran Rp 74.500.000 yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

Dilanjutkan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), yang tahun 2018 ini telah dilaksanakan di 38 titik pada 16 kecamatan di Kabupaten Mojokerto dengan nilai anggaran mencapai Rp 30.936.000.000.

Total panjangnya mencapai 26.975 km dengan diuruk sirtu bawah setebal 10 cm (untuk pemadatan tanah dasar) dan yang belum terealisasi sekitar 142 km. Kisaran anggaran yangmesti disediakan yakni Rp 169 miliar dengan cakupan tiap titiknya membutuhkan kisaran dana Rp 400 juta hingga 1,2 miliar. Masterplan pembangunan JUT juga telah direncanakan ke depannya, yakni di 1.200 dusun seluruh Kabupaten Mojokerto, dengan lebar 3 meter dan panjang 1 km.

Didukung Kekuatan PAD

Tahun 2017 kemarin, target PAD Kabupaten Mojokerto kurang lebih Rp 446,778 miliar, bahkan masuk  5 terbesar di tingkat Jawa Timur. Realisasinya Rp 500,78 miliar atau 111,97 persen. Sedangkan tahun 2018 ini, pemerintah daerah menaikkannya menjadi kurang lebih sebesar Rp 474 miliar.

Pembangunan Pasar Tradisional

Desa-desa di Kabupaten Mojokerto sudah sangat maju dengan dukungan sarana infrastruktur yang memadai. Rencana ke depan, tiap kecamatan diharapkan mempunyai pasarnya sendiri, mini waterpark dan sarana mainan anak-anak, pujasera serta sarana olahraga. Ini akan mampu mengerakkan ekonomi daerah dan mendongkrak pendapatan. Peningkatan dan pelabaran jalan di Kabupaten Mojokerto yang ditargetkan selesai pada tahun 2021.

Sinergitas pembangunan ekonomi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, juga sudah seharusnya disambut cepat oleh kecamatan maupun desa sebagai bagian dari peluang dan prospek perputaran roda perekonomian daerah.

Harapannya agar Produk Domestik Bruto (PDB) berkembang rata pada semua sektor. Mulai pariwisata, industri, pertanian serta perdagangan dimana kini telah didukung infrastruktur yang sangat layak sebagai motor penggerak.

Untuk diketahui, 3 pasar tradisional di Kabupaten Mojokerto yakni Pasar Lespadangan Kecamatan Gedeg, Pasar Kedungmaling Kecamatan Sooko dan Pasar Dinoyo Kecamatan Jatirejo, mulai difungsikan tahun ini. Pasar Lepadangan dengan luas 3000 meter persegi dan memiliki 59 unit kios serta 198 unit (kios tanpa sekat atau los), pembangunannya menelan anggaran kurang lebih Rp 7,6 miliar. Selanjutnya Pasar Kedungmaling dengan luas kurang lebih 1,2 hektar yang memiliki 400 unit kios dan 302 los dengan anggaran mencapai kurang lebih Rp 22,5 miliar. Selanjutnya Pasar Dinoyo seluas 1600 meter persegi dengan 52 kios dan 117 los yang menelan anggaran kurang lebih Rp 7 miliar.

Selanjutnya yakni Pasar Legi  Mojosari, yang rencananya akan disulap menjadi pasar semimodern tujuh lantai. Pembangunan akan berada pada lahan seluas 1,9 hektare dan aset PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) seluas 1,2 hektare dengan kisaran anggaran yang ditaksir mencapai Rp 120 miliar.

Nantinya pemkab bakal mengkategorikan para pedagang di tiap lantainya. Lantai satu untuk pedagang pangan, lantai dua untuk pedagang pakaian, lantai tiga untuk kuliner dan mainan anak-anak, lantai empat parkir, lantai lima entertainment dan dua lantai paling atas untuk fasilitas perbankan.

Wajah-wajah Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dimana telah melakukan perbaikan puskesmas rawat inap sebanyak 7 unit, perbaikan 16 unit, puskesmas pembantu sebanyak 22 unit dengan anggaran mencapai Rp 32,8 miliar. Tahun 2017 juga digelontorkan dana kurang lebih Rp 40,8 miliar termasuk diantaranya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Tahun 2018 akan tetap dilanjutkan kegiatan pembangunan, karena rata-rata puskesmas sudah diperbaiki kecuali Puskesmas Pesanggrahan. Tahun 2018, Sehingga rencananya akan segera dianggarkan dana pembangunan gedung farmasi dan laboratorium kesehatan daerah di Jabon.

Tahun 2019 seluruh puskesmas sudah harus tuntas, baik perbaikan maupun pembangunan. Seluruh tenaga kesehatan, juga mesti tingkatkan pelayanan dan jangan sampai kalah dengan rumah sakit atau klinik swasta. Bila perlu, bisa dilakukan pelayanan dengan pola jemput bola, karena fasilitas kita sudah tersedia.

Support BK Desa

Launching kegiatan BK Desa (Bantuan Keuangan Desa) Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan Balai Desa Gondang yang mendapat BK Desa sebesar Rp 600 juta di awal tahun ini. Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2018, telah menganggarkan kegiatan BK Desa untuk 61 desa dari 18 kecamatan dengan nilai anggaran mencapai Rp 50 miliar.

Adapun peruntukannya terdiri dari pembangunan dan rehab gedung/pendopo balai desa (22 paket), pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan (31 paket), pembangunan gedung diklat Desa Claket (1 paket), pembangunan pagar Majapahit (2 paket), pembangunan gedung untuk pasar rakyat/pujasera (2 paket), pembangunan/rehab makam Mbah Sentono di Desa Tumapel (1 paket) dan pembangunan alun-alun/rest area (2 paket).

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Guna meningkatkan kapasitas keuangan desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah  Kabupaten Mojokerto pada akhir tahun 2017 lalu telah menggelar Bursa Inovasi Desa (BID) kegiatan Program Inovasi Desa (PID) yang merupakan program Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa). Dengan demikian diharapkan desa bisa meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif.

Untuk diingat kembali, ada 3 desa potensial di Kabupaten Mojokerto yang dinilai dalam BID  berdasarkan 3 kategori. Yakni kategori Infrastruktur Desa yang dimenangkan Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo untuk jenis kegiatan Sarana Olahraga Desa, disusul Desa Mojorejo Kecamatan Pungging dengan kegiatan Rest Area, serta Desa Medali Kecamatan Puri dengan jenis kegiatan Sumur Resapan.

Berikutnya ada Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang yang unggul dengan kategori Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Desa dengan Unit Usaha Desa Wisata, Desa Penanggungan Kecamatan Trawas dengan jenis kegiatan Pertanian Organik, serta Desa Pandanarum Kecamatan Pacet dengan kegiatan Pujasera.

Terakhir yakni Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar dengan jenis kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari, diikuti Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo dengan jenis kegiatan Bank Sampah Penunjang Pendidikan Sekolah, serta Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong dengan jenis kegiatan Pelatihan Membuat Tas dari Limbah Plastik.

Potensi desa-desa di Kabupaten Mojokerto memang menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu contoh suksesnya upaya pemberdayaan desa adalah melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Misalnya di Desa Pagedangan yang mengelola sentra kuliner dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), serta Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo yang memiliki jenis usaha di bidang sewa gedung olahraga, ruko dan pembibitan tanaman.

Salah satu strategi yang dikembangkan dalam PID adalah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID). Yakni dukungan pada desa-desa, agar lebih efektif menyusun rencana penggunaan DD sebagai investasi pendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. BID merupakan pertukaran inisiatif atau inovasi-inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa. BID tidak terpisahkan dari model pengelolaan inovasi tingkat kabupaten.